BERITABANGSA.COM-SURABAYA- Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), Sekolah Dasar Swasta dan K3S Madrasah Kota Surabaya melakukan silaturahmi ke Bappeko Surabaya, pada Selasa (25/01/2022).
Disambut hangat oleh kepala Bappeko Kota Surabaya, Febrina Kusumawati, di kantornya, di Jalan Sedap malam nomor 18, Ketabang, Kecamatan Genteng. Rombongan K3S menyampaikan persoalan-persoalan terkait pengelolaan Sekolah dan Madrasah Swasta.
Ketua K3S SDS Kota Surabaya, Drs H. Ahmad Zaini Ilyas, menyampaikan beberapa persoalan, antara lain, siswa yang orang tuanya termasuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), terkait sekolah gratis agar jumlah penerima gratis sekolah dikurangi 10 hingga 20 siswa MBR, hal tersebut mengingat selama ini, diminta menggratiskan semua pungutan lebih dari 50 siswa.
Terkait sarana dan prasarana, menurut Zaini Ilyas, selama 10 tahun sekolah swasta “puasa”.
“Sekarang sudah waktunya berbuka puasa, karena zaman Wali Kota sebelumnya selama 2 periode sekolah swasta puasa,” jelasnya.
Selain itu, sekolah yang menempati tanah dengan Izin Pemakaian Tanah (IPT) agar bisa dicarikan solusi menjadi haknya sekolah.
Sedangkan untuk dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) antara Madrasah Ibtidaiyah dan SD agar dibedakan pasalnya MI selama ini menerima Bantuan Operasional Sekolah Nasional (Bosnas) masih 900 pertahun.
Berikutnya adalah, agar pemerintah mengupayakan bantuan komputer untuk sekolah swasta, terkait Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK), selama ini sekolah swasta masih pinjam milik guru.
Poin penting lainnya adalah terkait kesejahteraan Kepala Sekolah Swasta, mengingat semua pelayan masyarakat mulai dari tingkat RT hingga LKMK sudah naik.
Sebelumnya pada masa Eri Cahyadi sebagai Kepala Bappeko, para Kepala Sekolah mendapatkan tunjangan sebesar 1 juta perbulan dengan ketentuan tertentu.
“Kami juga pelayan masyarakat di bidang pendidikan, sebisa mungkin kami juga diperhatikan,” jelas Zaini Ilyas kepada Beritabangsa.com.
Usulan itu bukan tidak beralasan, menurut Zaini Ilyas, sekolah swasta jangan disamakan dengan sekolah negeri, pasalnya, jika semua siswa MBR digratiskan, cukup berat untuk sekolah swasta karena BOPDA dan BOS yang diterima antara swasta dan negeri sama.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Bappeko, Febrina Kusumawati akan berkomunikasi dengan dinas terkait dan juga akan melaporkan kepada Wali Kota Eri Cahyadi.
