BERITABANGSA.ID – BLITAR – DPRD Kabupaten Blitar, mengikuti zoom meeting bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum di ruang transit DPRD, Rabu (25/1/2023)
Zoom meeting dihadiri langsung oleh Mujib, selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar.
Dia mengatakan bahwa zoom meeting tersebut terkait partisipasi organisasi kemasyarakatan dalam upaya mewujudkan pemilih cerdas dan pemilu yang berkualitas.
“Zoom meeting ini adalah perihal bagaimana peran serta ormas dalam memberikan pendidikan kepada pemilih agar bisa mewujudkan pemilu cerdas pada pemilu 2024,” katanya kepada Beritabangsa.id.
Mujib mengatakan bahwa zoom meeting tersebut selain dihadiri oleh berbagai ormas seperti NU, Muhammadiyah, juga diikuti oleh penyelenggara dan pengawas pemilu.
“Dalam meeting zoom itu diikuti oleh pihak-pihak yang punya peran penting dalam mewujudkan pemilih cerdas dan pemilu berkualitas. Mulai dari NU, Muhammadiyah, KPU, dan Panwaslu,” tambahnya.
Ia juga mengatakan bahwa kegiatan tersebut dalam rangka bagaimana pemilih dan pemilu mendatang lebih berkualitas serta kondusif tanpa masalah di berbagai sektor.
“Pemilu 2024 mendatang diharapkan kondusif serta jurdil dan tidak ada masalah baik dari penyelenggaranya. Serta diharapkan tingkat pemilihnya bisa maksimal,” harapnya.
Ia juga mengatakan bahwa terkait keberadaan politik identitas yang mengatasnamakan ormas untuk dikurangi.
“Yang namanya politik identitas yang mengatasnamakan ormas itu harus dikurangi. Karena yang ada dimana-mana itu ada buzzer-buzzer yang mengatasnamakan kelompok, ini bisa mengganggu kedaulatan bangsa,” jlentrehnya.
Menurutnya, para ormas ini harus bisa mengurangi gerakan politik identitas dengan mengatasnamakan ormas demi terwujudnya pemilih yang cerdas dan pemilu yang berkualitas.
“Peran ormas ini juga sangat menentukan bagaimana perjalanan demokrasi ke depan agar bisa lebih dewasa dan bijaksana,” tambahnya.
Ia melanjutkan bahwa banya dari peserta yang ikut zoom meeting mengusulkan tentang bagaimana cara untuk menekan maraknya politik uang yang terus berkembang.
“Terkait untuk mencegah politik uang, kami berharap ada rumusan bagaimana pemerintah dengan penyelenggaranya KPU, dan pengawasnya dari Bawaslu bisa membuat regulasi untuk meminimalisir politik uang,” tegasnya.
Ia mengatakan bahwa terkait politik identitas yang dibawa oleh ormas. Itu tergantung dari kedewasaan kita sebagai pemilih atau calon yang akan dipilih.
“Terkait politik identitas tersebut para pemilih atau calon yang akan dipilih harus bisa memberikan kedewasaan kepada masyarakat untuk bisa menanggalkan politik identitas tersebut,” imbuhnya.
Sebagai penutup dia mengatakan bahwa masyarakat harus bisa memilah dan memilih calon bukan karena apa yang diberikan tapi lebih karena track recordnya.
“Harapannya ke depan, masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih agar pemilu mendatang lebih berkualitas. Dan masyarakat harus memilih karena track recordnya bukan karena apa yang diberikan,” tutupnya.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
