BERITABANGSA.COM- SIDOARJO– Sejumlah kader partai Golkar Sidoarjo, sepakat meminta Ketua DPRD Sidoarjo Haji Usman meminta maaf secara terbuka terhadap DPD Golkar Sidoarjo.
Desakan itu buntut dari statement kontroversi yang dilontarkan Ketua DPRD Sidoarjo ini dalam menanggapi perjuangan realisasi insentif RT/RW desa se Sidoarjo oleh Fraksi Golkar.
Menurut Ketua Pengurus Kecamatan (PK) Buduran, Selamet Hariyanto, perkataan Haji Usman yang menganggap Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo Adam Rusydi tak paham proses penganggaran usai rapat pandangan akhir RAPBD 2023 merupakan serangan personal yang tidak seharusnya dilontarkan dari mulut seorang Ketua DPRD.
Bahkan, ia menyebut politisi partai PKB itu tak paham etika berpolitik. Menurutnya, jika ada perbedaan pandangan dalam realisasi sebuah anggaran oleh DPRD Sidoarjo, bisa disampaikan dalam rapat yang diwakili oleh masing-masing fraksi sebagai kepanjangan tangan partai.
“Kami sebagai kader partai meminta Pak Usman meminta maaf secara terbuka. Kita tunggu 3×24 jam, kalau tidak akan kami demo,” kata Hari kepada Beritabangsa.com, Kamis (02/12/2022).
Pria yang juga pengusaha property itu menambahkan, perkataan itu menyerang secara personal kepada Ketua DPD Golkar, di situ ada fraksi Golkar yang menjadi kepanjangan tangan Partai.
Pihaknya juga mengatakan, Usman harusnya tak merasa paling pintar sendiri dalam realisasi RAPBD 2023. Perbedaan pendapat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat oleh DPRD harusnya ditanggapi dengan baik tanpa membuat gaduh.
“Lagian bukan kapasitasnya mengatakan apa yang diperjuangkan fraksi Golkar itu keliru atau seperti apa. Dalam rapat itu kan banyak pendapat, sah saja dong kita memperjuangkan realisasi insentif RT/RW dengan cara kita selama itu tidak melanggar aturan, jangan mudah baper dan buat gaduh,” ungkap Hari.
Hal senada diungkapkan Ketua Himpunan Putra Putri Angkatan Darat (HIPAKAD) Husni Thamrin, ia menegaskan seorang politisi apalagi Ketua DPRD harusnya lebih bijak dalam mengeluarkan statemen atau kritik.
“Omongan atau serangan personal terhadap ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo itu harusnya tak keluar dari ketua DPRD. Perbedaan itu wajar dalam politik jika pokok masalahnya adalah realisasi sebuah anggaran kan harusnya diselesaikan dalam rapat tanpa membuat statement gaduh seperti itu,” tegas Husni yang juga menjadi Wakil Ketua DPD Golkar Sidoarjo itu.
Ia juga menyesalkan dalam rapat pengesahan RAPBD 2023 itu LSM dan wartawan dilarang masuk dan bersifat tertutup.
Padahal seharusnya dalam sidang paripurna harus ada tiga unsur, yakni partisipasi publik, transparan dan juga akuntabel.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.com
