Gus Aam menanggapi dengan baik atas sekian aspirasi yang disampaikan guru PPPK tersebut. Ia menginginkan aspirasi tersebut tidak hanya berlaku hanya untuk dapilnya saja, melainkan juga untuk semua guru honorer di Jawa Timur melalui rekap Daftar Inventaris Masalah (DIM) dalam satu pintu keluarga besar guru honorer Jatim.
“DIM yang ada agar disodorkan ke Kemendikbud sekaligus ke pihak-pihak terkait lainnya seperti BKN (badan Kepegawaian Daerah) dan Menparin B,” harapnya.
Mas Aam sebutan akrab lainnya kembali menyampaikan, sebelumnya Komisi X DPR RI juga ada raker RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) dengan Pemerintah Pusat, PGRI Jatim dengan guru honorer Jatim.
“Dari RDPU itu menghasilkan agar problem problem seputar guru honorer itu ada desakan dari bawah,” ucapnya.
Untuk diketahui, sekitar 36 yang hadir dalam acara tersebut terdiri dari guru honorer yang masuk program PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) terdiri dari 24 guru honorer masing-masing perwakilan kecamatan di Kabupaten Pasuruan. Dan sisanya dari Ponorogo, Lumajang dan Mojokerto.
