BERITABANGSA.COM- SIDOARJO- Menangapi konflik antara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo H. Usman dengan Ketua DPD Partai Golkar Adam Rusydi, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (Fraksi PKB) angkat bicara.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Bidang Hukum DPD Golkar Sidoarjo akan melaporkan ke Badan Kehormatan (BK) Ketua DPRD Sidoarjo fraksi PKB H Usman atas statementnya yang menyatakan Adam Rusydi tak paham proses penganggaran.
Menanggapi hal itu, H Abdillah Nasikh, Ketua FPKB DPRD Kabupaten Sidoarjo mengajak semua pihak agar meredam dalam menyikapi permasalahan antar fraksi di DPRD demi menjaga situasi kondusif. Hal itu disampaikan dalam jumpa pers di gedung DPC PKB, Sidoarjo, Selasa (06/12/2022).
“Kami meminta agar semua pihak meredam, agar situasi tetap kondusif,” kata Abdillah Nasikh.
Menurutnya, permasalahan ini harusnya diselesaikan di internal DPRD Kabupaten Sidoarjo, karena hal itu pertama kali muncul di pembahasan insentif RT/RW yang tidak masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2023.
Cak Nasikh panggilan Akrab Abdillah Nasikh menambahkan, bahwa semua pihak dapat menghormati hasil keputusan di DPRD Kabupaten Sidoarjo yang sudah disahkan melalui sidang paripurna beberapa waktu lalu.
“Kami berharap kepada semua pihak untuk menghormati setiap keputusan yang sudah diambil melalui sidang paripurna,” harapnya.
Pihaknya menegaskan insentif RT/RW desa tidak dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2023 dikarenakan tidak masuk dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada bulan September 2022 yang lalu.
Sebagai Ketua FPKB pihaknya akan selalu membuka ruang diskusi dengan semua fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Sidoarjo agar permasalahan ini tidak berlarut-larut dan menjadi bola liar di tengah-tengah masyarakat.
“Bukankah fraksi-fraksi di DPRD itu merupakan kepanjangan tangan dari partai. Jadi kami kembali berharap permasalahan ini diselesaikan di internal DPRD saja,” jelasnya.
Sementara itu anggota FPKB lainnya, H Dhamroni Chudlori meluruskan bahwa tidak ada yang salah dengan pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, namun dia tidak keberatan jika ada pihak-pihak yang mempermasalahkannya.
Ia menyayangkan jika permasalahan yang tidak subtansi itu terus diangkat ke publik sehingga membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat.
“Saya yakin permasalahan ini bisa segera diselesaikan, untuk itu kami selalu membuka ruang diskusi dengan seluruh fraksi yang ada di DPRD,” pungkasnya.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.com
