Wakil Bupati Malang Minta Penetapan APBDes-P 2022 Segera Diselesaikan

Wakil Bupati Malang
Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto, saat dialog dengan salah satu perangkat desa

BERITABANGSA.COM-MALANG – Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto meminta pemerintahan desa segera menyelesaikan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Perubahan (APBDes P) 2022 minggu ini, agar roda pembangunan di desa berjalan maksimal dan baik.

Menurut Didik, jika minggu ini penetapan APBDes P 2022 selesai maka akan berdampak pada roda pembangunan di desa.

Bacaan Lainnya
banner 1024x1023

“Saya minta hari Rabu ini sudah selesai semua, kalau lebih dari hari itu saya minta Pak Bupati Malang untuk tidak tanda tangan, dan saya tidak mau lagi ada catatan atau temuan temuan apapun, saya minta inspektorat untuk terus memantau,” tegas Wakil Bupati Malang, di Kecamatan Dau, Senin (14/11/2022).

Berita Menarik Lainnya:  Desa Jetis Gelar Musdes Khusus Penetapan Penerima BLT DD

Wabup Malang menambahkan, pihaknya berharap R APBDes 2023 pada akhir Desember 2022 juga sudah selesai supaya pada Januari 2023 Dana Desa (DD) bisa dicairkan.

“Kalau di Jawa Timur ini ada beberapa desa yang berada di kabupaten dan kota yang tepat waktu penyusunan APBDesnya, maka Kabupaten Malang harus bisa, maka salah satu syaratnya harus disiplin dan kantor pelayanan di desa harus buka tepat, bolehlah kalau Pak Kadesnya datang jam 9, tapi sekretaris desa jam 8 sudah buka layanannya,” imbuh mantan menjabat Ketua DPRD Kabupaten Malang ini.

Wabup Malang sering menemukan fakta di lapangan progres pembangunan, surat pertanggungjawabannya (SPJ) baru diselesaikan akhir tahun, bahkan Didik menghampiri salah satu Sekdes menanyakan hasil progres pelaporan pembangunan telah sesuai mekanisme.

Berita Menarik Lainnya:  Blusukan ke Pasar Blimbing, Cawabup Lamongan Astiti Suwarni Janji Beri Modal Pedagang

“Kenapa saya selalu sampaikan perihal ini, saya berkeinginan pekerjaaan selesai, ya diSPJkan, namun yang sering terjadi pekerjaan pembangunan rampung, SPJnya menunggu akhir tahun diselesaikan,” tandas Didik.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Eko Margiyanto mengatakan, sampai hari ini ada beberapa desa mengalami keterlambatan pada penetapan APBDes Perubahan.

“Memang ada beberapa desa sistem keuangan desa (Siskeudes) belum balance, sehingga perlu dikonsultasikan apa salah input atau salah apa, tapi kuncinya semuanya ada di penetapan APBDes P tahun 2022 ini,” kata Eko margiyanto.

DPMD berharap penetapan APBDes P bisa masuk selesai pada hari Rabu ini, ada sekitar 60 yang masih proses penetapan APBDes P ini.

“Dari data yang masuk sampai hari Jumat kemarin, data yang masuk di kami 318 desa sudah proses salur, sisanya ada 60 desa kami berharap hari Rabu ini pengajuan APBDes P sudah masuk di DPMD, namun tiap hari data masuk selalu berubah karena update data pada jam 16.00,” harap Eko

Berita Menarik Lainnya:  Ini Ajakan Wali Kota Blitar di Hari Kesaktian Pancasila

Setelah pengajuan APBDes P masuk di DPMD, pihaknya proses ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah baru disalurkan ke desa.

“Dan setelah proses salur ini, dan setelah salur ini untuk penyerapan anggarannya tergantung desa. Agar penetapan APBDes tahun 2023 tepat waktu, saya minta teman teman Kades untuk bekerja cepat running karena 31 Desember 2022 penetapan di bulan Januari tahun depan bisa dilaksanakan proses pencairan,” pungkas Eko Margiyanto.

>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.com

banner 600x310

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *