BERITABANGSA.COM-SAMPANG– Bupati Sampang Haji Slamet Junaidi melantik ratusan pejabat pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang Kamis, (05/01/2023).
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ratusan pejabat tersebut ada keunikan tersendiri, karena dilaksanakan di tempat terbuka dan umum, tepatnya di Alun-alun Trunojoyo yang baru saja diresmikan beberapa hari lalu.
Dalam prosesi pelantikan kali ini Bupati Sampang di dampingi Wakil Bupati Sampang Abdullah Hidayat, juga Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang Yuliadi Setiyawan.
Bupati Sampang, Slamet Junaidi, mengucapkan selamat kepada seluruh pejabat yang baru dilantik dan diharapkan menjalankan amanah. Diq juga berpesan agar semua pejabat bisa bekerja secara profesional.
”Kepada pejabat yang baru saja dilantik, saya berpesan untuk senantiasa mempelajari tugas, pokok dan fungsi, meningkatkan profesionalisme dalam bekerja serta berkontribusi secara maksimal pada instansi masing-masing,”ucapnya.
Bupati Slamet Junaidi juga menyampaikan bahwa sesuai SOTK baru maka diwajibkan untuk dilakukan pelantikan kepada pejabat tinggi pratama, administrator dan pengawas.
SOTK tersebut menurutnya memiiki peranan penting dalam sebuah lembaga atau pemerintahan untuk menjelaskan tugas seseorang berdasarkan posisi atau perannya.
Karena itu Bupati Sampang meminta kepada pejabat yang dilantik untuk terus berkontribusi positif bagi percepatan peningkatan kinerja perangkat daerah, sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan masyarakat terlaksana lebih baik.
“Kita perlu dukungan seluruh pejabat dan sinergitas bersama agar bisa mewujudkan perubahan di Kabupaten Sampang,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Sampang Arif Lukman Hidayat mengungkapkan, ada 335 pejabat yang dilantik kali ini dengan rincian 22 jabatan tinggi pratama, 133 pejabat administrasi dan 180 pejabat pengawas.
Pihaknya menjelaskan bahwa pelantikan tersebut untuk menyesuaikan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) baru dan mengisi sejumlah posisi yang kosong.
“Ada regrouping OPD seperti halnya bidang di DPRKP gabung dengan DLH dan DPUPR, lalu OPD baru yaitu Damkar dan Dinas Ketenagakerjaan bertujuan efisiensi anggaran,”pungkasnya.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.com
