BERITABANGSA.COM-MALANG- Menteri Sosial RI, Tri Rismaharini meminta penerima program keluarga harapan (PKH) memiliki usaha agar bisa mandiri, dengan melakukan inovasi.
Demikian disampaikan saat sosialisasi PKH se Malang Raya di pendapa Agung Pringgitan, Kabupaten Malang, Sabtu (25/6/2022).
Mensos berharap para penerima bantuan PKH tidak lagi menerima bantuan, karena penerima bantuan hanya akan mendapatkan 200 ribu saja, namun apabila memiliki usaha, mereka akan memiliki pendapatan jauh lebih besar.
“Saya sangat bersyukur ada Pak Andreas (anggota DPR RI) yang bekerjasama dengan Bank Indonesia menawarkan konsep Usaha Kecil Mikro (UKM) bagi para penerima PKH di Malang Raya ini,” kata Tri Rismaharini.
Perempuan yang pernah menjabat Wali Kota Surabaya ini menceritakan, selama menjabat Wali Kota Surabaya belum sama sekali memberikan modal.
“Namun saya saat memberikan arahan bahwa kami tidak memberikan modal, mereka menjawab Ibu sudah memberi ilmu buat kami agar bisa berwirausaha dengan modal kemampuan kami,” beber Risma.
Risma berharap mereka bisa secepatnya bangkit dan berusaha untuk mandiri, pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan memberikan kemudahan serta fasilitas yang dibutuhkan para penerima PKH dalam berwirausaha nanti.
“Mudah-mudahan para penerima PKH bisa lekas mandiri dalam berusaha. Untuk para pemula butuh waktu, namun Insyaallah tinggal bagaimana kita menyiapkan perizinan untuk UKM,” tandas Tri Rismaharini.
Di tempat sama, Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto, mengatakan sinergitas Pemda, Kemensos RI, dan BI dalam kemandirian wirausaha sangat diperlukan.
“Dengan sinergitas BI mendukung pembiayaan, Bu Risma mendukung pengusaha dan kami dari Pemda yang memfasilitasi,” jelas Wabup Malang.
Fasilitas itu antara lain mengundang toko modern.”Kami akan memberikan seluas luasnya kepada PKH untuk berusaha, serta kemudahan dalam perizinan, itu salah satu bagian yang menjadi sinergi yang kami siapkan. Terutama mengarahkan para penerima (PKH) bisa mandiri,” imbuh Didik Gatot Subroto.
Dalam arahan Kemensos RI, dalam kurun waktu 6 bulan ke depan ada pendampingan maksimal, dan Pemkab Malang akan dijadikan pilot project ekonomi mandiri.
“Jadi 6 bulan ke depan Pemkab Malang akan didampingi tim pendamping dari pusat yang akan kami jadikan pilot project program ekonomi mandiri,” pungkasnya.
>>>Ikuti Berita Lainnya di News Google Beritabangsa.com
