BERITABANGSA.COM– SIDOARJO– Sepanjang 2021 angka kematian akibat Tuberkulosis (TBC) atau TB di Sidoarjo mencapai 3,5 %.
Angka itu masuk kategori tinggi untuk penyakit menular nomor dua yang paling mematikan menurut
World Health Organization (WHO) setelah Covid-19.
Hal itu diungkapkan Yayasan Bhanu Yasa Sejahtera dalam gelaran acara
pernyataan bersama upaya kolaborasi penanggulangan TB, di salah satu hotel di Sidoarjo, Kamis (05/01/2023).
Ketua YBYS, Siti Setyani, mengaku telah konsen melakukan riset dan pencegahan dini terkait sebaran Tuberkulosis di wilayah Sidoarjo sejak 2021 lalu.
Ia mengaku investigasi dan pelacakan penderita TB menjadi salah satu hal penting untuk pencegahan dini.
“Pelacakan kami lakukan per semester. Pada semester pertama tahun 2022 lalu kami mendata sedikitnya ada 144 penderita TB di Sidoarjo, kalau di presentasikan kurang lebih 70%,” ungkap Siti.
Siti menambahkan gerakan Yayasan yang ia nahkodai bersama 60 kader yang tersebar di Sidoarjo ini tetap butuh perhatian semua pihak, terutama kerjasama yang apik dengan dinas terkait.
Sementara itu Kapala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Fenny Apridawati sangat mengapresiasi langkah pencegahan dan sosialisasi TB yang dilakukan YBYS.
Ia berharap, melalui kolaborasi yang seluruh pihak angka sebaran Tuberkulosis di Sidoarjo dapat ditekan.
“Melalui kolaborasi ini dengan program pencegahan, sosialisasi, obat dan pemeriksaan gratis yang diberikan yayasan dapat menekan sebaran TB di Sidoarjo,” tegas Fenny.
Feny juga berpesan, bagi penderita TB tak perlu malu atau ragu untuk memeriksakan diri ke rumah sakit pemerintah maupun swasta yang menjadi rekan pemerintah. Pelayanan dan pengobatan yang optimal telah disiapkan bagi para penderita TB.
Hal yang sama juga diungkapkan anggota DPRD Komisi D Sidoarjo, Thoriqul Huda. Pihaknya mengaku sangat mendukung gerakan dan kolaborasi dalam menanggulangi Tuberkulosis.
“Pemerintah daerah melalui dinas terkait dan DPRD sebagai pengawal anggaran sangat mendukung langkah seperti ini,” ungkapnya.
Ditanya terkait anggaran yang difokuskan untuk pencegahan penyakit TB yang dikepras, ia mengaku hal itu menjadi kewenangan dinas terkait untuk mengajukan dan menimbang lagi point kesehatan mana yang harus lebih didahulukan.
“Kalau untuk anggaran, yang jelas pendidikan, pembangunan dan kesehatan ini mendapat porsi utama. Tinggal bagaimana kita memfokuskan point mana yang lebih didahulukan,” pungkasnya.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.com
