BERITABANGSA.ID, JOMBANG – Untuk mengevaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Jombang. Komisi C DPRD Jombang memanggil sejumlah OPD di antaranya Dinas Perkim, PUPR, Bappeda, DLH, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P&K), Bagian Hukum dan DPMD.
Achmad Tohari, Anggota Komisi C DPRD Jombang mengatakan, agenda rapat dengar pendapat (RDP), ini, untuk mengevaluasi kinerja masing-masing OPD. Terutama dinas teknis yang mempunyai banyak kegiatan proyek.
“Saya ditunjuk untuk menjadi pimpinan rapat karena pimpinan ketua komisi berhalahan datang. Yang jelas intinya hearing tadi untuk mengevaluasi kinerja OPD,” ujarnya, Kamis (2/1/2023) siang.
Dia menambahkan, karena kinerja yang kurang maksimal di tiap OPD. Tahun ini Kabupaten Jombang tidak mendapat anggaran DID (dana insentif daerah). Tentu hal ini sangat mempengaruhui APBD Jombang.
“Memang ada beberapa daerah yang dana dari pusat itu (DID, Red) nihil salah satunya Jombang,” bebernya.
Lanjut Tohari menjelaskan, tidak dapat suntikan anggaran dari DID ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya, penyerapan anggaran terlambat, kabupaten layak anak tidak mendapat nilai yang bagus.
“Ada juga RTH dan sanitasi lingkungan yang dinilai masih kurang memenuhi persyaratan. Sehingga ini mempengaruhinya. Padahal anggaran ini bisa mencapai Rp 80 miliar. Sehingga postur APBD kita berkurang,” tuturnya.
Sehingga dia mendorong untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran. Terlebih lagi, tahun kemarin banyak proyek yang molor. “Catatan kami pada Juli kemarin serapan APBD masih 24 persen padahal seharusnya 40 persen,” ungkapnya.
Tohari mengungkapkan, apabila ada kegiatan proyek yang serapan anggarannya besar. Harus segera direalisasikan. Jangan sampai kembali ada proyek yang molor.
“Kami mendorong percepatan kinerja. Sehingga tahun depan tidak terjadi seperti sekarang,” ujarnya.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
