BERITABANGSA.COM– SIDOARJO– Pernyataan Arci Baihaqi yang menyebut ada dugaan pertemuan anggota Panwascam dan oknum anggota DPR RI, dinilai akan mengusik kondusivitas politik di Sidoarjo.
Untuk itu, Direktur Center for Participatory Development (Cepad) Indonesia, Kasmuin, meminta semua pihak menahan diri dan tidak mengeluarkan pernyataan yang bisa memicu instabilitas politik daerah.
Sudah seharusnya semua berkewajiban menjaga kondusivitas keamanan menjelang tahun politik, Pemilu serentak 2024.
Masyarakat dan semua pihak diharapkan tidak mudah mempercayai berita maupun informasi yang bisa membuat gaduh.
“Terutama untuk pengamat politik sudah seharusnya memberikan wawasan kepada masyarakat, dan jangan membuat komentar yang membuat situasi tambah panas,” kata Direktur Cepad ini, Senin, (14/11/2022).
Kasmuin mencontohkan, pernyataan seorang pengamat politik Baihaqi yang menyatakan dugaan adanya pertemuan Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan) Kabupaten Sidoarjo dengan salah satu oknum anggota DPR RI.
“Komentarnya sangat menggelikan, karena narasumber yang berkomentar di berita itu tidak menyebut jelas siapa anggota DPR RI yang dimaksud. Sedangkan yang membahayakan, komentarnya itu bisa menyulut situasi panas di Sidoarjo,” tegas Kasmuin.
Lebih lanjut Kasmuin menambahkan, gawe politik masih agak jauh menuju Pemilu 2024. Apalagi Panwascam baru saja dilantik. Karena itu diharapkan tidak membuat statemen yang bisa memperkeruh situasi politik di Sidoarjo.
“Ini membahayakan sekali, karena bisa menyulut situasi yang tidak kondusif,” jelasnya.
Karenanya, Kasmuin berharap, komentar yang diumbar di publik, harus bisa memberikan pendidikan politik yang cerdas dan valid.
Karena jika hanya berkomentar berdasar dugaan, maka itu yang membahayakan.
Seperti diketahui, pengamat politik dari Arci Baihaqi mengungkapkan jika ada dugaan pertemuan Panwascam bertemu dengan salah satu anggota DPR RI. Karena itu dia meminta Bawaslu Sidoarjo untuk secepatnya memproses.
Terkait dugaan pertemuan anggota DPR RI dan Panwascam itu, Baihaqi menyebut masyarakat dapat melaporkan dewan tersebut ke MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) DPR RI.
Di sisi lain, anggota Panwascam Krian mengaku tidak ada yang mengetahui pertemuan Panwascam bersama anggota dewan pusat itu.
“Saya tidak tahu sumbernya dari mana,” ujar Imam.
Terpisah, Ketua Bawaslu Sidoarjo Haidar Munjid menyatakan, hingga saat ini tidak ada laporan terkait adanya dugaan pertemuan anggota DPR RI dengan anggota Panwascam.
“Sampai saat ini belum ada laporan, tidak ada,” pungkas Haidar.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.com
