Polri Awasi Pelaku Perjalanan Luar Negeri dengan Aplikasi

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sambutan saat launching Aplikasi Monitoring karantina Presisi di Bandara Soetta | Foto: Humas Polri
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sambutan saat launching Aplikasi Monitoring karantina Presisi di Bandara Soetta | Foto: Humas Polri

BERITABANGSA.COM – JAKARTA – Usai Instruksi Presiden RI, Joko Widodo, untuk mengawasi para pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) karena berpotensi besar membawa virus Omicron, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo, bakal memonitor PPLN memakai aplikasi.

Nama aplikasinya, Monitoring Karantina Presisi. Platform ini merupakan wujud komitmen Korps Bhayangkara sebagai representasi kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari transmisi Omicron.

Bacaan Lainnya
banner 1024x1453

“Aplikasi Monitoring Karantina Presisi (MKP) baru saja dilaunching, setelah Instruksi Presiden RI Joko Widodo untuk mengawasi lebih ketat para pelaku perjalanan luar negeri agar melalui tahapan karantina,” kata Jenderal Sigit di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (06/01/2022).

Berita Menarik Lainnya:  Satlantas Polres Tanjung Perak Launching Ambulans Gratis

Aturan terbaru akibat Omicron, Pemerintah mewajibkan PPLN untuk melaksanakan karantina selama 7 – 10 hari. Selama ini dimonitor memakai aplikasi.

Aplikasi MKP akan diterapkan di pintu masuk semisal Bandara Soetta, Bandara Juanda, Bandara Sam Ratulangi, Pelabuhan Batam, Pelabuhan Tanjung Pinang, Pelabuhan Nunukan, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, PLBN Entikong dan PLBN Motaain.

Semua pintu masuk itu harus dijaga secara ketat dari PPLN. Mengingat saat ini, transmisi Covid-19 varian Omicron di Indonesia mayoritas berasal dari Imported Case.

“Kami mencoba memberikan bantuan ke anggota-anggota kita yang melaksanakan pengawasan di lokasi pintu masuk. Mereka yang datang dari luar negeri untuk betul-betul bisa kita awasi secara ketat dan disiplin,” tandasnya.

“Jika kita lemah maka risiko masuknya varian Delta dan Omicron betul-betul bisa terjadi,” imbuhnya.

Dengan aplikasi MKP diharapkan penanganan dan pengendalian Covid-19 yang sudah baik bisa dipertahankan.

Berita Menarik Lainnya:  Dua Kapolres di Surabaya Dimutasi

Diakui Sigit, kenaikan angka Covid-19 varian baru di sejumlah negara meningkat. Namun, di Indonesia laju Covid-19 masih dapat dikendalikan. Hal itu tak lain berkat sinergitas dan kerjasama antar-seluruh stakeholder.

“Alhamdulilah di Indonesia bisa terjaga baik. Berkat kerja keras seluruh stakeholder untuk menjaga laju Covid-19 bisa terkendali. Mulai dari penegakan protes sampai akselerasi vaksinasi,” tukasnya.

Sekadar diketahui, aplikasi MKP ada beberapa fitur pengawasan. Sekaligus memastikan PPLN menjalani masa wajib karantina. Monitoringnya di lokasi pengguna secara real time.

Di dashboard monitoring ada keterisian lokasi karantina, statistik yang sedang karantina, saat masuk hingga berakhirnya karantina serta hasil tes RT-PCR.

“Dashboard ini dipasang di hotel-hotel, tempat karantina dan monitoring centre di Mabes Polri. Kita bisa awasi yang karantina termasuk petugas yang bertugas secara real time,” jelasnya.

Berita Menarik Lainnya:  Ratusan Knalpot Brong Hasil Sitaan Dimusnahkan

Keunggulan aplikasi MKP ini sederhana. Hanya Check In dengan QR Code lalu otomatis menghitung masa berlaku karantina.

Kemudian, petugas dapat memantau statistik dan radius jarak pengguna aplikasi dari lokasi karantina.

Selain itu, alert atau notifikasi secara otomatis akan diberikan kepada petugas maupun command center apabila pengguna keluar dari radius lokasi karantina yang telah ditentukan.

Apabila masa karantina telah berakhir, sistem akan memvalidasi sesuai aturan karantina dan memberikan notifikasi kepada petugas serta command center.

Launching aplikasi ini dihadiri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal (Purn) Budi Gunawan, Kasum TNI Letjen Eko Margiyono, pihak BNPB, Kemenhub, Bea dan Cukai, Kemenkumham.

banner 1024x1280

Pos terkait

banner 1024x697

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *