Ini Penjelasan Jokowi Tentang Hukuman Mati Bagi Koruptor

Jakarta, Beritabangsa.com – Joko Widodo (Jokowi) Presiden Indonesia, mengatakan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) bisa saja diterapkan jika itu merupakan kehendak masyarakat.

Jokowi menyebut hukuman mati bagi koruptor dapat diakomodasi lewat revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Bacaan Lainnya
banner 1024x1453

“Kalau seluruh masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU Pidana Tipikor (hukuman mati) itu dimasukkan,” kata Jokowi di SMKN 57, Jakarta, Senin (9/12).

“Tapi sekali lagi yang ada di legislatif (DPR) juga berkehendak,” imbuhnya

Disinggung lagi saat itu, apakah akan ada inisiatif pemerintah untuk merevisi UU Tipikor agar hukuman mati masuk dalam salah satu pasal, Jokowi menyebut tergantung dari kehendak masyarakat.

Berita Menarik Lainnya:  Unit Reskrim Polsek Asemrowo Ungkap Rilis Penyalahgunaan Narkotika

Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju tampil dalam Pentas Prestasi Tanpa Korupsi di SMKN 57, Jakarta, Senin (09/12/2019).

“Ya bisa saja kalau jadi kehendak masyarakat,” ujarnya.

Wacana hukuman mati bagi koruptor muncul ketika seorang siswa kelas 12 Jurusan Tata Boga SMKN 57, Harley Hermansyah, mempertanyakan ketegasan pemerintah dalam memberantas korupsi.

“Kenapa negara kita mengatasi korupsi tidak terlalu tegas? Kenapa tidak berani seperti di negara maju misalnya dihukum mati?” kata Harley.

Jokowi langsung menjawab pertanyaan Harley. Menjelaskan bahwa aturan soal hukuman kepada koruptor ada di dalam UU Tipikor.

Berita Menarik Lainnya:  Kapolres Jember Digugat Pra-Peradilan Tersangka Rehab Pasar

“Ya kalau di undang-undangnya memang ada aturan yang korupsi dihukum mati, itu akan dilakukan,” ujar Jokowi.

Jokowi lalu bertanya ke Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly yang juga hadir di acara tersebut. Yasonna mengatakan hukuman mati menjadi salah satu ancaman dalam UU Tipikor. Menurutnya, ancaman itu bisa diterapkan bila korupsi dalam kondisi bencana alam.

“Kalau korupsi bencana alam dimungkinkan, kalau enggak korupsi dana bencana alam hukuman mati tidak dikenakan. Misalnya ada gempa, tsunami di Aceh atau di NTB, kita ada anggaran untuk penanggulangan bencana, duit itu dikorupsi, bisa dituntut hukuman mati,” tutur Jokowi.

“Tapi sampai sekarang belum ada, tapi di luar bencana belum ada. Yang sudah ada saja belum pernah diputuskan hukuman mati. UU ada aturannya, belum tentu diberi ancaman hukuman mati, Di luar ketentuan itu UU-nya belum ada,” tambahnya.

Masalah ancaman pidana hukuman mati tertuang dalam UU Tipikor. “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan,” bunyi Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor.

Pada bagian penjelasan UU Tipikor, yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. (RK/Red)

banner 1024x1280

Pos terkait

banner 1024x697

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *