Sudut Pandang Penyesuaian Harga BBM

Moch. Atho' illah, CEO Beritabangsa.com

Menaikkan Harga BBM Tepat

Petugas SPBU saat mengubah harga BBM (dok. Republika)

Di tengah banyak pihak yang menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya pertalite dan solar bersubsidi. Justru Direktur Eksekutif Reforminer Institue, Komaidi Notonegoro menilai, menolak kenaikan harga BBM maka sama saja dengan membela orang kaya. Sebab mayoritas pengguna bahan bakar jenis pertalite adalah orang mampu.

Bacaan Lainnya
banner 1024x1023

Berdasarkan data, 70 persen pengguna kendaraan roda empat menggunakan bahan bakar bersubsidi. Sementara hanya 30 persen pemilik roda dua yang memberi minum kendaraannya dengan pertalite. Jadi secara akumulatif, pengguna pertalite didominasi oleh orang-orang kaya. Kalkulasinya, pengguna bahan bakar bersubsidi itu 70 persen penggunanya adalah pemilik roda empat. Sementara roda 2 hanya 30 persen.

Berita Menarik Lainnya:  Lebih Penting Uang atau Manusia?

Di sisi lainnya berdasarkan data, penduduk miskin Indonesia pada 2022 mencapai angka 26,11 juta jiwa. Rata-rata dari mereka tidak mempunyai kendaraan bermotor, sebab hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan primer. Alhasil, alokasi subsidi pemerintah untuk BBM di lapangan tidak sesuai peruntukkan lantaran penduduk miskin tidak membeli BBM subsidi alias tidak tepat sasaran. Sehingga alokasi BBM bersubsidi, umumnya tidak kepada mereka, masyarakat yang tidak mampu. Artinya, subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah untuk mensubsidi orang mampu di Indonesia, bukan orang miskin.

Berita Menarik Lainnya:  Hilangnya Pendidikan Gratis

Demikian seperti yang disampaikan Pakar Ekonomi dari Universitas Bengkulu (UNIB) Profesor Doktor Muhartini Salim. Ia menyebut pemerintah menyesuaikan harga BBM bersubsidi sudah tepat. Pasalnya, fluktuasi harga minyak dunia menyebabkan ketidakpastian dan berdampak signifikan bagi anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Sementara subsidi dan kompensasi energi termasuk BBM pada tahun 2022 ini telah meningkat tiga kali lipat dari Rp152 triliun menjadi Rp502 triliun.

Berita Menarik Lainnya:  Minyak Goreng Langka, Kejari Bangka Gelar Pasar Murah

“Kondisi ini tentu saja sangat mengkhawatirkan untuk APBN kita, disamping itu juga berdasarkan data dari Kemenkeu bahwa yang menikmati subsidi BBM sebagian besarnya adalah kalangan mampu sehingga subsidi dinilai kurang tepat sasaran,” ungkapnya.

>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.com

banner 600x310

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *