Sedangkan biaya yang dikeluarkan caleg DPR RI diduga mencapai Rp5 – Rp15 miliar per orang. Pada Pemilu 2019, terdapat 7.968 caleg yang bertarung berebut 575 kursi DPR RI.
Angka itu belum menghitung biaya yang dikeluarkan oleh 370 caleg DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah) untuk berebut 148 kursi DPD RI. Artinya duit pesta demokrasi yang dikeluarkan oleh caleg jadi (DPR dan DPD RI) di Senayan, maupun biaya oleh caleg tidak jadi, dengan asumsi @Rp 5 miliar saja, total nilainya sudah mencapai Rp40 triliunan. Dahsyat.
Lantas berapa biaya politik untuk kursi DPRD (daerah). Coba kita hitung. Jumlah kursi DPRD (provinsi, kab/kota) se – Indonesia 19.817 kursi. Taruhlah biaya caleg rata-rata @Rp2 miliar, maka terakumulasi nilai sekitar Rp39,6 triliun.
Itu baru biaya oleh caleg yang menang dapat kursi, belum termasuk biaya oleh caleg yang kalah, yang total nilainya tentu jauh lebih besar.
Pada Pilkada, biaya yang dikeluarkan untuk Pilgub, menurut banyak penelitian, minimal Rp100 miliar/calon.
Sedangkan untuk Pilbup/Pilwali biaya minimalnya sekitar Rp30 – 50 miliar/calon. Perlu diketahui kini tercatat 514 kabupaten/kota se-Indonesia dan 37 provinsi. Para calon di Pilkada juga harus membayar rekom partai, bayar saksi, tim sukses, kampanye, alat peraga, konsultan, survei, dll, termasuk membeli suara dengan segala bentuknya. Sehingga total biaya politik nasional di segala lini, sangatlah besar.
Pertanyaannya, apakah dana politik sebesar itu telah menghasilkan pemimpin atau legislatif yang baik, mengingat proses rekrutment para calon di tingkat partai telah tersistem secara kurang baik. Fungsi parpol sebagai sarana rekrutmen dan kontrol politik masih jauh api dari panggang. Cenderung ke arah pragmatisme.
Rivalitas antar kader di internal partai dalam kontek pen-dapil-an sangat tajam. Juga masih banyak kader partai ‘lompat pagar’ menghiasi daftar caleg dan calon pemimpin di pemerintahaan.
