Wow, Serapan Anggaran OPD di Bondowoso Baru 5 Persen, Apa Komentar Wabup?

Serapan OPD
Wabup Irwan saat dikonfirmasi di kantor Pemkab setempat.

BERITABANGSA.COM-BONDOWOSO – Serapan anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso hingga triwulan 2022 ini baru mencapai 5 persen.

Itu pun untuk pembayaran yang sifatnya langsung (Pembayaran LS). Sementara untuk penyerapan untuk uang persediaan (UP) belum ada penyerapan sama sekali, atau nol persen.

Bacaan Lainnya
Berita Menarik Lainnya:  Tolak Harga BBM Naik, MSB Geruduk Gedung DPRD Sampang
banner 1024x1453

Demikian dituturkan oleh Wakil Bupati Irwan Bachtiar Rahmat, usai pimpin rapat koordinasi evaluasi penyerapan anggaran 2022, di Aula Sabha Bina Praja 1, Pemkab, Senin (11/4/2022).

Kendati penyerapan rendah, kata Wabup Irwan,  program di Bondowoso tetap berjalan. Utamanya, program yang berkaitan dengan pihak ketiga.

Sementara untuk pengeluaran rutin masih belum ada penyerapan sama sekali.

“Kalau UP ini kan pengeluaran rutin, di luar LS. Sementara LS sudah  terserap 5 persen, LS ini  untuk membayar program kegiatan dengan berkait dengan pihak ketiga dan sebagainya. Yang tak terserap ini kan uang persediaan yang berkaitan untuk belanja sehari-hari,” ujarnya.

Berita Menarik Lainnya:  Hakim Ketua Positif Covid 19, Sidang Terdakwa Ko Jul Batal Digelar

Ia menerangkan, kondisi ini terjadi lantaran adanya aturan perubahan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang dilakukan oleh Kemendagri.

Yakni, aturan Kemendagri nomer 77 tahun 2022. Yang diharuskan untuk proses revolving penggantian UP harus 50 persen.

Kondisi ini, menjadi kendala bagi operator di OPD dalam mengentri item per item karena adanya trial and error.

Berita Menarik Lainnya:  Polres Pasuruan Ngopi Bareng Wartawan Jelang Buka Puasa

“Sehingga banyak bukti yang tak terverifikasi,” ujarnya.

Karena itulah, pihaknya akan merubah Perbup nomor 63 tentang tata cara keuangan daerah.

Sehingga, UP yang di atas Rp100 juta untuk pengajuannya minimal 20 persen. Sementara yang di bawah Rp100 juta, pengajuannya minimal 30 persen.

“Bukan hanya di Bondowoso, tapi hampir semua kabupaten/kota seperti itu (alami kendala SIPD, red),” pungkasnya.

banner 1024x1280

Pos terkait

banner 1024x697

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *