Masih kata Khofifah, Bupati maupun Walikota bersama Forkopimda diharapkan turun langsung bersama camat dan Forkopimcam serta kepala desa/ lurah dalam memantau upaya antisipatif dan mitigatif di wilayahnya masing- masing. Seperti mengecek volume air sungai, cek sedimentasi, dan aktif melakukan pengerukan. Termasuk pengecekan kondisi pintu air.
“Termasuk bagaimana mengkondisikan kultur masyarakat. Sering karena kultur, masyarakat enggan untuk menjaga lingkungan. Bagaimana mengajak masyarakat mau menjaga sungai dengan tidak membuang sampah itu bukan yang bisa disepelekan,” imbuhnya.
Khofifah juga menegaskan Pemerintah daerah baik legislatif maupun eksekutif harus bersinergi dalam upaya penyelenggaraan bencana di daerah. Kerjasama antar pemerintah daerah dalam rangka meminimalisir risiko bencana menjadi hal yang harus dilakukan.
Sementara, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI Letjen TNI Suharyanto mengatakan, sampai 1 November 2022 tercatat jumlah kejadian bencana di Indonesia terdata 3.045 kejadian. Didominasi bencana alam cuaca ekstrem, banjir dan tanah longsor.
Bencana alam ini menimbulkan korban meninggal dunia sebanyak 202 jiwa, korban hilang 29 jiwa, 838 orang luka-luka, dan terdampak lain mengungsi sebanyak 3.930.281 jiwa
“Sedangkan kejadian bencana di Jatim dalam kurun waktu 10 tahun terakhir dari 2012-2021, Kabupaten Bojonegoro merupakan kabupaten di Provinsi Jatim dengan jumlah kejadian bencana paling tinggi. Dimana tren kejadian bencana tiga tahun terakhir didominasi hidrometeorologi basah,” katanya.
Menurutnya, peran pemerintah daerah dalam fase penanggulangan bencana yakni paham dan laksanakan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang penanggulangan bencana secara konsisten.
Sektor terkait harus dilatih secara berkala, terkait rencana kontijensi dan operasi dengan semua unsur terkait. Selain itu personel, sarana dan prasarana serta gudang logistik peralatan juga menjadi hal yang harus dipastikan siap sebelum bencana terjadi.
“Pimpinan daerah harus mengetahui potensi bencana di daerah masing-masing. Buat pelatihan dan simulasi sesuai karakteristik bencana di daerah masing-masing,” katanya.
Ia mengimbau para kepada daerah untuk memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat dan memastikan semua terpenuhi di setiap terjadi bencana. Pemda juga bisa memanfaatkan dana BTT atau sumber lain yang dipertanggungjawabkan.
“Lakukan pengumpulan data kerusakan sebelum fase transisi darurat berakhir, agar perbaikan bisa dilakukan dengan Dana Siap Pakai (DSP),” pungkasnya.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.com
