Kunker di Probolinggo, Anisah Syakur Pantau Penyaluran Bansos

Kunker di Probolinggo, Anisah Syakur Pantau Penyaluran Bansos
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, Anisah Syakur (tengah), saat melaksanakan kegiatan kunjungan kerja (Kunker) di Kecamatan Tegal Siwalan diantaranya Di desa Malasan Wetan dan Desa Paras.

BERITABANGSA.COM-PROBOLINGGO – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, Anisah Syakur, didampingi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, Yakni Safii Nasution melaksanakan kegiatan kunjungan kerja (Kunker) di Kabupaten Probolinggo Jumat, (04/03/22) di Kecamatan Tegal Siwalan diantaranya Di desa Malasan Wetan dan Desa Paras.

Kunker tersebut dikemas dengan memberikan bantuan sosial kepada anak Yatim Piatu, warga disabilitas dan lanjut usia (Lansia) beru bypa bantuan sembako/ BPNT, Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Bacaan Lainnya
banner 1024x1453

“Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaan ibu Anisah Syakur selaku anggota DPR Komisi VIllI yang hadir bersama kami,” kata Safi’i Nasution selaku Direktorat jenderal Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.

Kemensos terus mendorong program penanganan kemiskinan. Dan berbagai program bisa berjalan, tidak lepas dari dukungan Komisi Vlll khususnya dukungan anggaran,” imbuh Safi’I Nasution.

Berita Menarik Lainnya:  Berkah Ramadan, Hotel Novotel Samator Hadirkan Sajian Nusantara

Dalam rapat kerja pada 19 Januari 2022, Menteri Sosial menyatakan dari total anggaran Kemensos senilai Rp108 triliun, anggaran yang berhasil terealisasi baru Rp105 triliun. Sedangkan sebagian besar dari dana yang belum terealisasi tersebut merupakan dana bansos senilai Rp2,7 triliun.

Sementara Bunda Anisah, sapaan akrabnya Anisah Syakur menilai, alasan berhentinya penyaluran dana tersebut dikarenakan pihak bank penyalur tidak kunjung menyerahkan kartu bansos kepada warga penerima manfaat.

Bantuan sosial tersebut merupakan bagian dari program percepatan penyaluran bantuan sosial yang merupakan hasil kesepakatan antara Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Sosial RI menyusul temuan atas dana bansos yang masih tersisa sebesar Rp2,7 triliun dari APBN Tahun Anggaran 2021.

“Program percepatan penyaluran dilaksanakan di seluruh wilayah di Indonesia dan diharapkan rampung sebelum tanggal 5 Maret 2022 melalui PT. Pos yang didatangkan langsung ke desa atau kelurahan agar dapat memudahkan penerima untuk mencairkan bantuan tersebut,” ucapnya.

Berita Menarik Lainnya:  Antusias Warga Taman Irawati Ikuti Lomba Pasca Vakum Lama

Program percepatan penyaluran dengan disupervisi langsung oleh anggota Komisi VIII DPR RI itu untuk memastikan bantuan tersalurkan kepada pihak yang tepat dengan jumlah yang tepat.

“Alhamdulillah Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Sosial kabupaten, Kepala Kecamatan Tegal Siwalan serta Kepala Desa Malasan Wetan dan Kepala Desa Paras Bersama PT. Pos menyalurkan pencairan ini dengan Baik dan sesuai Prokes” ujar Anisah Syakur.

Selain melakukan pengawasan, politisi PKB ini juga membuka layanan pengaduan bansos bagi warga penerima manfaat apabila mendapati keluhan terkait bantuan sosial yang diterima.

Anisah Syakur mengatakan layanan aduan tersebut dibuka untuk menjembatani kepentingan antara warga dan pemangku kebijakan secara langsung dan real-time sehingga masalah seputar bansos dapat diselesaikan secara cepat dan tidak berlarut-larut.

“Kami sudah membagikan kontak kepada warga penerima manfaat apabila menemukan penyimpangan, seperti pengurangan item/nominal bantuan atau diarahkan ke pihak-pihak tertentu dalam proses pencairannya. Walau demikian, kami tidak membatasi layanan pengaduan ini hanya bagi penerima manfaat, tetapi juga kepada unsur pendamping PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial tingkat Kecamatan (TKSK),” jelas Anisah.

Berita Menarik Lainnya:  Nahas, Mobil Pikap Terjungkal 27 Buruh Tani Terlempar

“Hal ini kami lakukan agar aspirasi yang kami terima dapat lebih luas dan beragam sehingga advokasi yang kami lakukan kepada pemangku kebijakan, dalam hal ini Kementerian Sosial, dapat lebih komprehensif karena berdasarkan persoalan riil yang dialami oleh berbagai stakeholder Kementerian Sosial di lapangan agar percepatan penyaluran bantuan sosial yang tepat guna dan tepat sasaran,” tambahnya.

Lebih lanjut, politisi dapil Jawa Timur 2 ini menerangkan jumlah penerima manfaat dari masing-masing bantuan sosial yang diberikan kepada warga penerima manfaat di Kabupaten Probolinggo.

Bantuan Atensi yang diserahkan meliputi beasiswa dan Nutrisi bagi anak yatim, modal kewirausahaan, serta kursi roda bagi penyandang disabilitas kepada 126 penerima manfaat. Kemudian untuk bantuan sembako/BPNT dan PKH masing-masing diberikan kepada 130.080 dan 149.213 penerima manfaat.

banner 1024x1280

Pos terkait

banner 1024x697

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *