Gubernur Khofifah Tetapkan Kenaikan UMP Jatim 2023 Sebesar 7,8 Persen

UMK UMP Jatim

BERITABANGSA.COM-RIYADH– Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menetapkan upah minimun provinsi (UMP) 2023 sebesar Rp2.040.244,30 atau naik Rp148.677 dari UMP 2022 sebesar Rp 1.891.567.

Kenaikan UMP tahun ini cukup signifikan mencapai 7,8%. Jika dibandingkan kenaikan 2021 ke 2022 sebesar 1,22 persen atau senilai Rp22.790,04.

Bacaan Lainnya
banner 1024x1453

Kenaikan UMP 2023 ini tertuang dalam surat keputusan (SK) Gubernur Jatim nomor 188/860/KPTS/013/2022 tanggal 21 November 2022 tentang UMP Jatim 2023.

Dalam SK tersebut, pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari UMP 2023 dilarang mengurangi atau menurunkan nilainya.

“Kita pastikan bahwa juga dilarang membayar upah lebih rendah dari ketetapan UMP 2023,” ungkap Gubernur Khofifah di tengah kunjungan kerja misi dagang dan investasi di Ryadh – Saudi Arabia.

Berita Menarik Lainnya:  Hilang Saat Main di Sungai, Ditemukan Sudah Tak Bernyawa

Kenaikan UMP 2023 sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 18 tahun 2022 tentang penetapan UMP 2023.

Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.

“Persentase kenaikan sejumlah 7,8% ini telah sesuai aturan Menteri Ketenagakerjaan RI yang menyatakan bahwa kenaikan nilai upah minimum di tahun depan tidak boleh melebihi 10 persen. Ini tertuang pada pasal 7 ayat 1 Permenaker tersebut,” kata Khofifah.

Di awal 2023, seluruh kabupaten/kota se Jatim harus menyesuaikan sesuai ketetapan UMP 2023.

“UMP 2023 Jatim menjadi acuan penentuan upah minimum kabupaten/kota (UMK) di 38 wilayah Jatim. Artinya pada tahun depan kabupaten/kota UMP-nya tidak boleh di bawah angka yang baru ditetapkan. Peraturan ini berlaku mulai 1 Januari 2023. Sebaliknya yang sudah di atas UMP tidak boleh menurunkan,” jelasnya.

Berita Menarik Lainnya:  Wartawan Senior Sirikit Syah Tutup Usia

“Sedangkan untuk upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2023 akan diumumkan paling lambat tanggal 7 Desember 2022,” imbuhnya

Dengan disahkannya UMP Jatim 2023, Mantan Menteri Sosial RI ini berharap tidak akan ada perusahaan yang melanggar tentang pengupahan karyawan.

“Karena semua bentuk ketidaktaatan akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” katanya

“Harapannya semua stakeholder bisa menerapkan dengan sesuai aturan dan seksama. Kita berharap semaksimal mungkin untuk memutuskan UMP secara berkeadilan. Adil bagi karyawan dan adil pula bagi pelaku usaha,” tegas Khofifah.

Khofifah menyampaikan bahwa dirinya dan tim Pemprov telah menerima aspirasi dari serikat buruh atau pekerja yang menginginkan kenaikan UMP 2023 sebesar 13%. Selanjutnya ia dan tim juga mendengar aspirasi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Berita Menarik Lainnya:  Kader PDIP Probolinggo Kenalkan Sicita, Senam yang Digagas Megawati Soekarnoputri

“Kami berusaha agar terbangun keseimbangan dan keadilan upah bagi buruh dan pelaku usaha. Sebagaimana diketahui sektor usaha tertentu yang komoditas eksportnya ada yang negara tujuannya terdampak kelesuan ekonomi sehingga terjadi penurunan permintaan cukup signifikan. Prinsip upah berkeadilan sangat kami perhatikan,” ucap Khofifah.

Di akhir, orang nomor satu di Pemprov Jatim ini menyampaikan bahwa penetapan UMP 2023 diharapkan dapat menjaga daya beli buruh/ pekerja di tengah penyesuaian harga setelah kenaikan BBM beberapa waktu lalu.

“Harapannya dengan UMP 2023 yang telah ditetapkan, buruh dan pekerja bisa lebih terpenuhi kebutuhan hidup layak,” pungkasnya.

>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.com

banner 600x310

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *