Diklat Calon KS Berbayar, Aktivis PGRI Jatim: Pungli Tak Dibenarkan 

PGRI Jatim
Ilham Wahyudi, Aktivis Pendidikan PGRI Jatim.

BERITABANGSA.COM-BONDOWOSO – Pelaksanaan peningkatan kompetensi guru melalui pendidikan dan pelatihan secara berbayar untuk penyiapan calon Kepala Sekolah (KS) meliputi KS TK, SD dan SMP kini menuai sorotan pengurus PGRI Jawa Timur.

Beban biaya pelaksanaan diklat terpaksa dibebankan kepada peserta lantaran tidak ada kafer dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Bondowoso.

Bacaan Lainnya
Berita Menarik Lainnya:  Bingung Nataru Mau Kemana? Jembatan Kaca di Bromo ini Cocok Dikunjungi
banner 1024x1453

Aktivis Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Timur, Ilham Wahyudi, mengatakan, Dinas Pendidikan Bondowoso dianggap tidak tahu aturan hukum sehingga memungut dana dari peserta. Bisa mengarah ke pungutan liar.

“Jika penarikan ini benar terjadi jelas ini ada indikasi pungli, ini sangat tidak dibenarkan jika penyelenggaranya, berarti Dinas Pendidikan tidak tahu aturan hukum,” ujarnya.

Dengan adanya pungutan tersebut, kata Ilham, Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso diduga melanggar sejumlah Undang-undang, baik Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 49 ayat 1, di sana dijelaskan bahwa ada lima hak guru yang harus dipenuhi oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Berita Menarik Lainnya:  Satlantas Polresta Pasuruan Jaring Pelanggar Motor Berknalpot Brong dan Protolan

“Salah satunya pembinaan karir, sesuai tuntutan pengembangan keprofesian. Jadi tuntutan karir, di mana seorang guru jadi seorang kepala sekolah adalah hak guru. Kepala Sekolah memang harus lulus diklat tapi bukan guru yang harus dibebankan,” terangnya.

Sementara itu pihak Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Timur, Tika, menolak memberikan keterangan dengan alasan satu pintu dengan Dinas Pendidikan Bondowoso.

Berita Menarik Lainnya:  Haru : Dekan Fakultas Hukum Unej Resmi Kukuhkan 59 Yudisium

“Mohon maaf Mas, kami tidak punya kewenangan untuk memberikan keterangan terkait kegiatan kerja sama tersebut, karena kami murni hanya sebagai penyelenggara,” ujarnya.

Mengenai biaya yang diminta kepada setiap peserta, dia mengatakan mengetahui karena ada MoU dalam kerjasama tersebut.

“Jelas mengetahui, karena ada MoU di dalamnya, tapi mohon maaf untuk mengetahui informasi terkait kegiatan tersebut kami satu pintu di Dinas Pendidikan,” tutupnya.

banner 1024x1280

Pos terkait

banner 1024x697

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *