Simpang Siur Soal Ijin Keramaian, Satgas Covid-19 Gelar Rakor

Bondowoso, Beritabangsa.com – Simpang siur perihal ijin melakukan keramaian di Kabupaten Bondowoso, satuan gugus tugas covid-19 yang terdiri dari terdiri dari pemerintah kabupaten, Polri dan TNI menggelar rakor di pendapa Bupati, Senin (7/9/2020).

Wakil Bupati Bondowoso, Irwan Bahtiar Rahmat mengatakan, rakor tersebut dalam menyamakan persepsi dan melakukan koordinasi sesuai dengan Inpres nomer 6 tahun 2020 dan Perbup nomer 50 tahun 2020 dalam melaksanakan kegiatan yang menyebabkan kerumunan dan tak mengindahkan protokol kesehatan. Seperti kegiatan pengajian, kegiatan olah raga Gobak Sodor dan sebegainya.

Bacaan Lainnya
Berita Menarik Lainnya:  Pemkab Bondowoso Diskusikan KUA-PPAS Bersama DPRD
banner 1024x1453

Perbup nomer 50 tahun 2020 ini sudah sesuai dengan kearifan lokal yang di fasilitasi oleh mendagri dalam rangka penerapan Inpres nomer 6 tahun 2020. Ini sudah kita lakukan,” katanya.

Pelaksanaan tugas monitoring, kata Irwan, terhadapan penerapan disiplin maupun penegakan disiplin protikol kesehatan kalo pusat, ditangani oleh BNPB.

Untuk yang disini (Bondowoso,red), secara hirarki sama, yakni BPBD yang di bantu oleh TNI-Polri,” ujar Irwan.

Yang terpapar di Bondowoso, menurut Irwan, sudah mulai ada peningkatan dengan masuk kategori zona orange, tingkat penularannya masih tinggi. Oleh karena itu perlu ditingkatkan penerapan kedisplinan dan protokol kesehatan, sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Target kita bagaimana Bondowoso ini masuk zona kuning maupun zona hijau,” imbuhnya.

Berita Menarik Lainnya:  Wow, Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Jatim Diperpanjang

Irwan menambahkan, bahwa SOP ijin keramaian di Bondowoso diatur. Di tingkat kecamatan harus ada rekomendasi dari Polsek dan Koramil, baru yang memberikan ijin dari kecamatan.

Ditandatangani camat, tapi harus rekom Kapolsek dan Danramil. Untuk tingkat kabupaten, bupati sebagai ketua gugus tugas, melimpahkan ke BPBD, tapi rekomendasinya tetap dari Polres dan Kodim,” tutur Irwan.

Selain itu kata dia, pelaksana kegiatan juga harus menandatangani bebera surat pernyataan bermaterai, yang berkenaan dengan komitmen saat acara maupun setelahnya.

Diantara surat pernyataan tersebut, yakni pelaksana harus siap mematuhi protokol kesehatan, dalam melaksanakan kegiatan. Serta ada klausul, bahwa pelaksana kegiatan yang tidak mematuhi protokol kesehatan, harus siap dibubarkan.

Berita Menarik Lainnya:  Lima Dosen Unusa Gelar Pengmas Pengecetan Gram

Apabila kegiatan yang melibatkan banyak orang sampai menimbulkan klaster baru, maka harus bertanggungjawab untuk diperiksa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” jelasnya.

Hadir dalam rapat kordinasi tersebut, Bupati Salwa Arifin, Wabup Irwan, Kapolres dan perwakilan Kodim 0822, kejaksaan, camat, Kapolsek, serta Danramil dari 23 kecamatan yang ada di Bondowoso.

Pengetatan ijin kegiatan di tengah pendemi ini, karena Bondowoso sudah masuk zona orange, dengan total kasus per 6 September kemarin, mencapai 424 psien. 400 sembuh, 19 dirawat dan lima meninggal dunia. Sehingga sesuai Inpres nomor 6 tahun 2020. Pemerintah memandang perlu penerapan disiplin dan penegakan hukum mengenai protokol kesehatan.

Reporter : Muslim

banner 1024x1280

Pos terkait

banner 1024x697

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *