Pj Sekda Tegaskan Tak Ada Penghapusan TPP Tahun 2021

Beritabangsa.com, Bondowoso – Penjabat sementara Sekertaris Daerah Kabupaten Bondowoso, Soekaryo menegaskan tidak ada penghapusan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tahun 2021.

“Bukan dihapus. Melainkan ditunda dan akan dibayarkan di tahun 2022. Kondisi ini pun menjadi alternatif terakhir manakala tak bisa menutup kekurangan dalam refocusing APBD 2021,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Selasa (25/5/2021).

Bacaan Lainnya
banner 1024x1453

Ia menjelaskan jika masih bisa ditutupi melalui ruang-ruang lainnya. Maka tak akan ada penundaan pembayaran.

Berita Menarik Lainnya:  Sat Pol PP Bondowoso dan Bea Cukai Sita 65.000 Batang Rokile

“Kalau PAK masih minus dan itu menyentuh TPP. Maka sifatnya penundaan pembayaran. Tapi para PNS itu sifatnya ditunda, akan dibayarkan ditahun berikutnya. Nanti di Perbupnya akan berbunyi seperti itu. Berdasarkan rapat tim anggaran,” jelasnya.

Sementara untuk menutupi defisit, pihaknya mencari dari dana pembangunan fisik yang tidak terlalu menjadi prioritas.

Termasuk, pendapatan hasil kerjasama, pendapatan pajak retribusi daerah, pendapatan pengelolaan barang daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah.

“Sekarang masih disisir. Tetapi PUPR itu sudah refocusing potongan Rp 18 miliar,” paparnya.

Sementara untuk yang fisik kata dia, sepertinya sudah tidak ada yang DAK (Dana Alokasi Khusus). Sebab DAK itu mandatori.

Berita Menarik Lainnya:  Realisasi Penggunaan Dana Hibah KPUD Lebong 1,9 Miliar Tabrak Permendagri

Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) ada Rp 9 miliar. Tetapi sudah aturannya.

“Untuk sosialisasi, tidak bisa dialihkan. DBH CHT yang aturannya limitatif ada di Diskoperindag. Bapak bupati dan Ketua DPRD sepakat untuk tidak merefocusing TPP,” imbuhnya.

Sementara itu, anggota Badan Anggara DPRD Bondowoso, H Tohari menyarankan agar TPP tidak menjadi salah satu yang direfocusing atau ditunda pembayarannya.

Menurutnya, ketika TPP ditiadakan dikhawatirkan dapat memengaruhi kinerja ASN (Aparatur Sipil Negara). Akibatnya pelayanan dikhawatirkan tak bisa maksimal.

“Apalagi saya tanya beberapa ASN, TPP itu sudah dibuat ambil di bank. Apa bank mau ditunda? Sementara untuk TPP mau dibankan harus persetujuan pimpinan,” paparnya.

Berita Menarik Lainnya:  Pedagang Kecil di Bondowoso Keluhkan Jarak Toko Modern yang Berdekatan Dengan Lapak

Sehingga nanti kalau TPP ditiadakan, maka beban ASN semakin berat. Misalnya yang punya tanggungan ke bank. Kalau pun tidak ada, TPP itu sudah ada alokasinya. “Yang gaji untuk ini, dan TPP-nya untuk ini,” imbuhnya.

Pihaknya menegaskan, untuk menutupi kekurangan-kekurangan agar mencari di ruang-ruang yang lain.

“Misalnya pemeliharaan gedung dan sebegainya. Sehingga tak perlu menunda TPP,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengusulkan penundaan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tahun 2021. Nilainya yakni sekitar Rp 21 miliar 150 juta.

Reporter : Muslim
Publisher : Maab

banner 1024x1280

Pos terkait

banner 1024x697

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *