Lima Orang Masyarakat Asli Kabupaten Ngawi Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja Ke MK

Jakarta, Beritabangsa.com – Permohonan Judicial Review untuk melakukan Uji Formil terhadap UU Cipta Kerja diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Kamis, (14/10/2020) sekitar pukul 14:00 WIB.

Permohonan tersebut diajukan oleh 5 (lima) orang pemohon yang terdiri dari Siswi SMKN 1 Ngawi, Ketua Persatuan Mahasiswa Alumni SMKN 1 Ngawi, seorang Pekerja Kontrak Waktu Tertentu, seorang mahasiswa STIKIP Modern Ngawi, dan mahasiswa Universitas Brawijaya.

Bacaan Lainnya
banner 1024x1453

Menurut keterangan yang diperoleh dari Jovi Andrea Bachtiar selaku penerima kuasa pemohon diketahui bahwa permohonan tersebut diajukan karena ditemukan beberapa cacat formil dalam pembentukan UU Cipta Kerja.

Berita Menarik Lainnya:  Peduli Wong Cilik : Ansor Situbondo (PAC) Bagikan Hasil Koin Dalam Bentuk Sembako ke Masyarakat

Lebih lanjut, seorang yang juga merupakan Koordinator Judicial Review UU KPK pada Perkara Nomor 77/PUU-XVII/2019 tersebut menyatakan.

“Undang-undang tersebut dibentuk tidak berdasarkan asas keterbukaan. Kebenaran atas hipotesa tersebut diperkuat dengan adanya sikap penolakan dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) yang mana bukan rahasia lagi merupakan kampus asal bagi para praktisi politik dan hukum menimba ilmu,” katanya.

UU Cipta Kerja sebagaimana diketahui mencakup sekitar 78 sektor. Tidak hanya terkait ketenagakerjaan tetapi juga perkebunan, pertambangan, pendidikan, dan lingkungan hidup.

Selain itu Viktor Santosa Tandiassa selaku koordinator utama tim kuasa hukum yang merupakan advokat konstitusi senior di Jakarta menyatakan bahwa seharusnya banyak pihak (stakeholders) dimintai pendapat sebelum draft RUU dibahas untuk memperoleh persetujuan pada rapat paripurna 5 Oktober 2020 lalu. Namun, kenyataannya aksi penolakan pada hampir seluruh penjuru tanah air memberikan petunjuk bahwa UU tersebut dibuat tanpa menerapkan prinsip keterbukaan.

Berita Menarik Lainnya:  Perajin Kubah di Jombang Alami Kebanjiran Pesanan

“Selain melanggar prinsip keterbukaan, UU Cipta Kerja yang draft akhirnya telah diterima Presiden tanggal 13 Oktober 2020 kemarin pun juga terindikasi melanggar Pasal 72 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” ujar Viktor.

Lebih lanjut, Galang Brillian Putera menyatakan bahwa tidak seharusnya perubahan dilakukan selain hanya perbaikan teknis penulisan saja.

Berita Menarik Lainnya:  Wabup Irwan Datangi Rumah Duka Pendaki Piramid

“Sebab perubahan frasa, kata sambung (konjungsi), dan tanda baca dapat mengubah makna suatu ketentuan dalam undang-undang. Perubahan susunan kalimat dan kata pada proses sebelum pengesahan menunjukan adanya indikasi permainan kepentingan,” tutur Galang.

Menurut Galang, Seharusnya setelah persetujuan di paripurna tidak ada forum lagi untuk mengubah naskah yang telah disetujui bersama. Apalagi sampai secara sepihak mengubah frasa dan tanda baca dalam undang-undang.

“Tentu perbuatan tersebut menciderai asas kepastian hukum dan menjadi alasan untuk mengatakan UU Cipta Kerja mengandung cacat formil pada proses pembentukannya,” pungkas Galang.

Reporter : Dayat

banner 1024x1280

Pos terkait

banner 1024x697

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *