Lelang Jauh Dari HPS, Komisi III DPRD Bondowoso Akan Panggil Semua Pihak Terkait

Beritabangsa.com, Bondowoso – Dalam proses pelelangan proyek yang dikerjakan oleh rekanan CV Ragnarock jauh dari kewajaran, sebab rekanan menawar harga proyek dibawah 80 persen dari harga perkiraan sendiri pada (HPS) Dinas PUPR, yakni dengan prosentase 51, 82 persen dari lelang.

Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bondowoso, Sutriyono, memutuskan akan memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso dan beberapa pihak yang terlibat dalam proyek tersebut.

Bacaan Lainnya
Berita Menarik Lainnya:  Tetap Produktif Ditengah Pandemi, Warga Binaan Lapas Bondowoso Dapat Pelatihan Otomotif
banner 1024x1023

Rencana pemanggilan itu berkaitan dengan hasil inspeksi mendadak (sidak) ke tempat pelaksanaan proyek yang dikerjakan oleh CV Ragnarock soal rehabilitasi pembangunan Bangsal Kayu Sapi 1 dan Pembang Pembang Grondsill Dam Bluncong di Desa Leprak, Kecamatan Klabang, yang bersumber dari APBD Bondowoso 2020.

Lebih lanjut, Sutriono mengatakan, pemanggilan tersebut dalam evaluasi terhadap perencanaan, proses pelelangan, dan pelaksanaan terhadap proyek yang sudah dikerjakan mencapai 50 persen.

“Kami akan melakukan pemanggilan terhadap kuasa pengguna anggaran, yang dalam hal ini adalah PUPR. Kami juga akan memanggil Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Petugas monitoring, Konsultan Perencana, dan kontraktor pelaksana untuk dimintai keterangan,” kata Sutriono, Rabu malam (4/11/2020).

Berita Menarik Lainnya:  Bayar PTSL Rp 3 jutaan, Warga Bades Laporkan Kades ke Kejaksaan

Sutriyono menjelaskan, dalam peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah (LKPP) nomor 9 tahun 2018 maupun Permen PUPR nomor 31 tahun 2015, ketika ada proyek atau pekerjaan yang ditawar di bawah 80 persen itu masuk dalam kategori tidak wajar.

Selain itu, Sutri mengungkapkan, bahwa CV Ragnarock merupakan CV yang baru di dirikan pada tahun 2019, maka secara otomaris CV itu belum berpengalaman.

“Ketika proses lelang itu tidak wajar, maka dibutuhkan tahapan-tahapan untuk dilakukan evaluasi kewajaran harga. Apabila aturan harga ini lebih kecil dari nilai penawaran, konsekuensinya bisa gagal lelang dan gagal harga, sehingga tidak dilanjutkan dan dilakuka retender,” ujarnya.

Berita Menarik Lainnya:  Peduli Bencana, Bonek Bondowoso Gelar Aksi Galang Dana

Dia berharap kepada PUPR sebagai pelaksana teknis, maupun pengadan barang dan jasa secara elektronik, tentunya harus mampu memahami, bahwa program yang bisa dikerjakan saat ini merupakan kepercayaan pemerintah pusat.

Menurutnya, PUPR harus berfikir bagaimana membangun Bondowoso lebih baik kedepanya, dengan cara harus berfikir setiap program pembangunan inflastruktur tersebut akan menjadi aset daerah, dan tentunya menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, maka perlu direncanakan dan diawasi pelaksanaanya dengan baik.

“Sidak itu kami lakukan sebagai upaya tindak lanjut dari ramenya proyek tersebut yang diduga terdapat persoalan,” tutupnya.

 

 

Reporter : Muslim

banner 600x310

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *