BERITABANGSA.COM-PROBOLINGGO– DPC Srikandi Tapal Kuda Nusantara (TKN) Sidoarjo resmi menjadi organisasi masyarakat dengan visi membangun kebersamaan dan mewujudkan kemitraan pemerintah dengan stakeholder.
Surat keputusan itu diserahkan oleh Ketua Umum TKN, Prasetyo Eko Karso, melalui tim DPP, kepada DPC Srikandi TKN, Ning Astrid, di Kantor pusat, Jalan Piere Tendean Blok C- 3 Plaza, Kelurahan Mangunharjo, Probolinggo pada Minggu (23/10/2022).
Menurut DPC Srikandi TKN, Ning Astrid, merupakan bentuk tanggung jawab moral yang harus dijalani.
Untuk selanjutnya program yang sudah dan akan dilaksanakan menjadi tanggung jawab DPC Srikandi TKN Sidoarjo.
Ia berharap setelah adanya SK ini, seluruh anggota bisa semakin solid dan masif dalam menjalankan visi dan misi organisasi.
Eko, Ketua Umum TKN menyampaikan, setelah SK turun diharapkan semua yang terkait dengan program TKN agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan didasari dengan jiwa sosial yang tinggi.
“Kita ini organisasi masyarakat yang bergerak di bidang sosial, tanpa ada politik praktis, kita bergerak, menolong dan membantu siapa yang harus kita bantu,” paparnya kepada Beritabangsa.com.
Katanya, TKN dibentuk dengan kesadaran berbangsa dan bernegara atas dasar pancasila, dengah tujuan utamanya menciptakan kehidupan bermasyarakat yang berimbang.
“Artinya, siapa yang harus kita bantu, siapa yang harus kita ajak untuk bermitra atau bersinergi sudah jelas, jangan dipelintir ke mana-mana,” tegasnya.
Eko menyebut, sejak diresmikannya TKN oleh notaris pada 21 April 2022, TKN berkembang pesat, hingga saat ini beberapa DPC sudah terbentuk di berbagai daerah, di antaranya, Lamongan, Probolinggo Raya, dan Sidoarjo.
Sementara untuk keanggotaan, menurut pengusaha tambang ini ada sekitar 6000 orang yang tersebar di berbagai wilayah di Jawa Timur.
“Kami masih berbenah diri, nanti ketika SDM di TKN sudah menguasai apa yang kami manfaatkan terkait pembentukan koperasi, akan kami resmikan ke daerah lainnya,” tandas Eko.
Dijelaskannya, TKN akan memberdayakan anggota, dengan membangun dan membentuk koperasi di setiap DPC.
Dengan koperasi, maka anggota akan diberikan kebebasan mengelola secara mandiri.
“Cari anggota yang benar-benar berjiwa sosial, yang mau berwirausaha, nanti kita bantu,” jelasnya.
Namun, terlepas dari itu, harus ada pertanggungjawaban terkait dana yang masuk ke koperasi, sehingga ada hubungan timbal balik yang saling menguntungkan.
“Dari DPP ke DPC, DPC ke anggotanya, hasilnya nanti pergunakan untuk membantu sesama, ini yang harus tertanam dalam pribadi tiap anggota TKN,” tegasnya.
Dengan demikian, akhirnya organisasi masyarakat TKN mempunyai permodalan sendiri, sehingga ketika ada kegiatan sosial terkait acara bakti sosial ataupun ada bencana alam, DPC terkait tidak selalu ngamen.
“Saya tidak ikhlas jika TKN dijadikan dalih untuk menggalang dana, alasannya untuk sosial atau alasan lainnya, namun berujung hanya mengeruk keuntungan pribadi,” pungkasnya.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.com
