Advertorial

Sutiaji Sampaikan Jawaban Pemandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap Raperda Kota Malang P-APBD 2022

206
×

Sutiaji Sampaikan Jawaban Pemandangan Umum Fraksi DPRD Terhadap Raperda Kota Malang P-APBD 2022

Sebarkan artikel ini
Rapat
Rapat Paripurna DPRD Kota Malang

Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Golkar terkait upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah, dijelaskan bahwa pengalokasian anggaran untuk ekonomi kreatif, IKM dan UMKM disesuaikan dengan kebutuhan anggaran dan target kinerja dari masing-masing Perangkat Daerah. Menjawab Pertanyaan Fraksi Partai Golkar menekankan bahwa program kegiatan yang dilaksanakan dapat menjawab persoalan dan permasalahan infrastruktur di Kota Malang, dijelaskan bahwa penganggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 menyesuaikan dengan program prioritas tahun 2022 antara lain berkaitan dengan peningkatan infrastruktur terintegrasi.

Menjawab tanggapan Fraksi Partai Golkar bahwa dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 hendaknya dapat memberikan solusi terhadap program kegiatan prioritas yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun angaran 2021, saran diperhatikan dan dapat disampaikan bahwa penyusunan perencanaan untuk perubahan tahun 2022 memperhatikan hasil evaluasi dari pelaksanaan program pada tahun 2021 dan semester 1 tahun 2022.

Scroll untuk melihat berita

Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Golkar apakah Satpol PP Kota Malang sudah didukung dengan kapasitas, kualitas dan profesionalitas, dijelaskan bahwa sebagai garda terdepan dalam penegakan Perda dan Perkada, Satpol PP Kota Malang telah dibekali dengan petugas fungsional yang secara kewenangan dan kedudukan menunjukkan tugas dan tanggung jawab berdasarkan keahlian dan keterampilan bagi anggota Satpol PP.

Menjawab pertanyaan Fraksi Damai Demokrasi Indonesia tentang langkah apa saja yang akan dilakukan Pemerintah Kota Malang dalam optimalisasi realisasi belanja daerah, dijelaskan bahwa evaluasi capaian program telah dilakukan setiap triwulan, terutama pada evaluasi triwulan ke-4 pada tahun sebelumnya, dan triwulan-2 pada tahun berjalan untuk mengoptimalkan belanja daerah.

Menjawab Pertanyaan Fraksi Damai Demokrasi Indonesia tentang sikap Pemerintah Kota Malang dalam menyelesaikan beberapa permasalahan terkait dengan Kerjasama PDAM dengan daerah lain, dijelaskan bahwa sikap Pemerintah Kota Malang selalu didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menjawab pertanyaan Fraksi Damai Demokrasi Indonesia tentang langkah apa saja yang akan dilakukan Pemerintah Kota Malang dalam menyelesaikan kemacetan yang saat ini hampir masif terjadi di berbagai titik. Dijelaskan bahwa telah dilakukan berbagai upaya rekayasa Lalu Lintas.

Menanggapi saran Fraksi Damai Demokrasi Indonesia tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus mendapat perhatian dari pemerintah karena merupakan upaya dalam menciptakan generasi bangsa masa depan yang handal dan berkarakter. Saran diperhatikan dan dapat disampaikan bahwa untuk TA 2022 telah disediakan anggaran insentif guru PAUD sebesar 16 Milyar 44 Juta Rupiah kepada 2 Ribu 41 orang guru PAUD dan 147 lembaga. Bantuan lainnya berupa rehab dan pengadaan perlengkapan siswa PAUD.

Menanggapi saran Fraksi Damai Demokrasi Indonesia tentang pemeliharaan taman harus dilakukan dengan baik. Disampaikan bahwa keberadaan taman yang perlu perhatian akan dilakukan pemeliharaan sebagaimana mestinya sesuai dengan program dan kegiatan.

Menanggapi saran Fraksi Damai Demokrasi Indonesia tentang fungsi trotoar jalan dikembalikan, disampaikan bahwa di beberapa ruas trotoar yang digunakan sebagai lahan parkir telah dilakukan penertiban secara berkala.

“Mari terus kita eratkan langkah gerak kita, untuk memberikan yang terbaik bagi Kota Malang sebagai kota yang bermartabat. Semoga Allah S.W.T selalu memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua,” demikian pungkas Wali Kota Malang.

>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *