BERITABANGSA.ID – BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali menerima penghargaan dari Pemerintah Pusat.
Kamis (16/03/2023) pagi, bertempat di Hotel Mercure Convention Centre Ancol Jakarta Utara, Pemkab Bojonegoro meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia sebagai Pemerintah Daerah kategori Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi APBD 2022 se Indonesia.
Penghargaan kali ini diterima oleh Kepala Bapenda Bojonegoro M Ibnu Soeyoeti.
Penghargaan ini, dijadikan sebagai bukti nyata pembangunan Bojonegoro.
Dengan capaian penghargaan itu persentase realisasi pendapatan APBD 137,06% (sumber data : LRA 2022 per 24 Februari 2023 yang diolah Ditjen Bina Keuangan Daerah 2023).
Penghargaan diberikan kepada 11 gubernur dan 29 bupati / wali kota.
Acara ini dibuka langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo dalam rapat koordinasi nasional keuangan daerah 2023.
Jhon Wempi Wetipo, mengatakan upaya percepatan realisasi APBD sejak awal perlu dilakukan, sehingga dapat meningkatkan belanja rumah tangga yang akhirnya meningkatkan ekonomi masyarakat.
Selain itu dengan banyaknya belanja APBD itu akan dapat mendorong belanja pihak swata sehingga perekonomian daerah akan berkembang dengan baik.
Wamen menambahkan, solusi dalam percepatan realisasi belanja APBD antara lain : melakukan pengadaan dini dimulai akhir Agustus tahun sebelumnya, melakukan percepatan belanja melalui e- katalog lokal,
penepatan pejabat pengelola keuangan dan pejabat pengadaan barang/jasa, lalu percepatan penetapan juknis DAK dari kementerian / lembaga.
Kemudian percepatan pelaksanaan DED awal tahun, pembayaran tagihan pihak ketiga berdasarkan termin sesuai kemajuan kegiatan, peningkatan kapasitas aparatur pengelola keungan daerah, membentuk Tim monitoring dan evaluasi, dan memberi reward dan punishment terhadap realisasi anggaran.
Selanjutnya, percepatan realisasi administrasi, melakukan penyederhanaan bentuk kontrak dan bukti pertanggungjawaban Pelaksanaan,mendorong peran APIP dalam melakukan review terhadap dokumen perencanaan dan meminta pendampingan dan asistensi APH.
>>> Klik berita lainnya di news google beritabangsa.id
